Makalah Wawasan Nasional dan Geopolitik

MAKALAH ILMIAH WAWASAN NUSANTARA

Wawasan Nasional dan Geopolitik

 

Disusun Oleh :

DIAN ARIF PRAKOSO

114155839

2IB04

FAKULTAS INDUSTRI

Program Sarjana Teknik Electro

Universitas Gunadarma

2017

KATA PENGHANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini. Makalah ini di buat untuk membantu mahasiswa memahami materi Mata Kuliah Umum Pendidikan Kewarganegaraan khususnya tentang  wawasan nusantara.

Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat di perlukan demi kesempurnaan makalah ini.

Akhir kata, penulis mohon maaf apabila dalam makalah ini masih banyak kesalahan.Semoga makalah ini bermanfaat bagi penulis sendiri dan bagi pembaca, serta menjadi pintu gerbang ilmu pengetahuan khususnya Mata Kuliah Umum Pendidikan Kewarganegaraan.

Jakarta, 21 MEI 2017

Dian Arif Prakoso

Wawasan Nusantara dan Geopolitik Nasional

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Masyarakat bangsa Indonesia yang memiliki berbagai suku bangsa yang beragam diperlukan persamaan pandangan dan persamaan persepsi dalam melihat persoalan bangsa serta bagaimana cara memecahkannya. Proklamasi yang dipeoleh denngan perjuangan yang melelahkan harus dipertahankan hingga tetes darah penghabisan. Pancasila dan UUD 1945 sebagai instrumen merajut persatuan san kesatuan bangsa untuk menggapai masa depan yang lebih baik, sejahtera, dan adil adalah sudah final dan harga mati. Berdasarkan tujuan untuk memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa disegala bidang demi menjaga kelangsungan hidup.

Kelangsungan hidup bangsa dan negara yang bermartabat dengan mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Pemahaman dan pelaksanaan wawasan nusantara yang lebih baik dalam ranah kehidupan pribadi maupun kolektif serta dalam wilayah publik sangat menentukan keelangsungan hidup bangsa dan negara. Dibutuhkan kesadaran warga negara dan penyelanggara negara yang memadai didalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab. Di tengah tekanan berbagai masalah yang menghimpit bangsa. Hal ini merupakan bagian integral yang menjamin eksitensi bangsa dan negara dalam mewujudkan cita-cita nasional sekaligus manifestasi cita-cita leluhur kita, dengan tetap menghargai kebhinekaan itu sebagai anugerah Tuhan dan aset bangsa.

Selanjutnya wawasan nusantara dalam konteks geo politik Indonesia yang bernilai strategis dengan terus membangun sinegri kekuatan bangsa hendaknya mempertimbangkan dinamika perkembangan global yang dapat menggerus rasa nasionalisme serta mendangkalkan rasa cinta tanah air Indonesia. Untuk itu perlu memahami teori-teori geo politik dan paham kekuasaan.

1.2  Ruang Lingkup

1.      Apa yang dimaksud dengan wawasan nusantara dan geopolitik ?

2.      Apa saja aspek-aspek dan unsur-unsur wawasan nusantara ?

3.      Apa saja tantangan implementasi wawasan nusantara ?

4.      Apa yang dimaksud dengan wawasan nusantara sebagai geopolitik Indonesia ?

BAB 2 PEMBAHASAN

2.1 Teori Wawasan Nusantara dan Geopolitik

2.1.1 Wawasan Nusantara

2.1.1.1 Pengertian Wawasan Nusantara

Secara etimologis, Wawasan berasal dari kata wawas (bahasa jawa) yang berarti pandangan atau tinjauan. Selanjutnya muncul kata mawas yang berarti memandang, meninjau, atau melihat. Jadi, wawasan artinya cara pandang, cara melihat.

Nusantara berasal dari kata nusa dan antara. Nusa artinya pulau atau kesatuan kepulauan. Antara artinya menunjukkan letak antara dua unsur. Nusantara artinya kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua dan dua samudra.

Secara terminologis, Wawasan Nusantara menurut beberapa pendapat sebagai berikut:

1.      Pengertian Wawasan Nusantara menurut Prof. Wan Usman

“Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai Negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam.”

2.      Pengertian Wawasan Nusantara dalam GBHN 1998

“Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikapa bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamkan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”.

3.      Pengertian Wawasan Nusantara menurut kelompok kerja wawasan nusantara untuk diusulkan menjadi TAP MPR, yang dibuat Lemhannas tahun 1999

“Cara pandangan dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional”.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa Wawasan Nusantara berarti cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri bangsa Indonesia dan lingkungannya.

2.1.1.2 Hakikat Wawasan Nusantara 

Hakikat wawasan nusantara adalah keutuhan bangsa dan kesatuan wilayah nasional. Dengan kata lain, hakikat wawasan nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah.

Dalam GBHN disebutkan bahwa hakikat wawasan nusantara diwujudkan dengan menyatakan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan politik. Kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi, kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya, dan sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan.

2.1.1.3 Kedudukan Wawasan Nusantara

Wawasan nusantara berkedudukan sebagai visi bangsa. Visi adalah keadaan atau rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan. Visi bangsa Indonesia sesuai dengan konsep wawasan nusantara adalah menjadi bangsa dengan satu wilayah yang satu dan utuh pula.

2.1.2 Geopolitik

2.1.2.1 Teori-Teori Geopolitik

Berasal dari kata geo = bumi, politik = kekuasaan. Secara harfiah berarti politik yang dipengaruhi oleh kondisi dan konstelasi geografi. Maksudnya adalah pertimbangan-pertimbangan dasar dalam menentukan alternatif kebijaksanaan nasional untuk mencapai tujuan nasional, dipengaruhi geografi.

Dalam kajian geopolitik dan wawasan nusantara perlu mengangkat atau membahas paham-paham kekuasaan, yaitu:

1.      Paham Machiavelli (abad XVII)

Machiavelli adalah seorang pakar ilmu politik dalam pemerintahan Republik Florence sebuah Negara kecil di Italia Utara sekitar abad XVII. Di dalam bukunya yang berjudul The Prince di mana dia berpendapat segala cara dapat ditempuh dan dihalalkan dalam merebut dan mempertahnkan kekuasaan. Kemudian untuk menjaga kekuasaan tetap dalam genggaman maka politik adu domba adalah sah-sah saja dan boleh berlaku hokum rimba, di mana yang kuatlah yang tampil sebagai pemenang.

2.      Paham Kisar Napoleon Bonaparte (abad XVIII)

Napoleon berpendapat bahwa perang di masa depan akan merupakan perang total dengan mengarahkan segala daya upaya dan kekuatan nasional. Dia berpendapat bahwa kekuatan politik harus didampingin oleh kekuatan logistik dan ekonomi nasional.

3.      Paham Jendral Clausewitz (abad XVIII)

Menurut Clausewitz perang adalah kelanjutan politik dengan cara lain. Bagian peperangan adalah sah-sah saja untuk mencapai tujuan nasional suatu bangsa. Pemikiran inilah diduga salah satu penyebab perang dunia ke satu yang memakan banyak korban baik manusia, harta-benda, maupun peradaban manusia.

4.      Paham Feuerbach dan Hegel

Paham materialism dari Feuerbach dan teori sintesis dari Hegel menimbulkan dua aliran besar barat yang berkembang di dunia yaitu kapitalisme dan komunisme. Pada abad ke XVII paham perdagangan bebas sedang merajalela di dunia. Paham ini pula menyebabkan Negara-negara colonial menjelajahi dunia untuk mencari emas.

5.      Paham Lenin (abad ke XIX)

Paham Lenin merupakan lanjutan dari paham Clausewitz. Leninisme atau komunisme berpendapat bahwa perang atau pertumpahan darah atau revolusi di seluruh dunia adalah sah dalam kerangka mengkomunikasikan paham ini ke seluruh bangsa-bangsa di Dunia.

6.      Paham Lucian W. Pye dan Sidney

Mereka berpendapat bahwa adanya unsur-unsur subjektifitas dan psikologis dalam tatanan kehidupan politik suatu bangsa. Bahwa proyeksi eksistensi kebudayaan politik tidak semata-mata ditentukan oleh kondisi-kondisi objektif, tapi juga oleh unsur subjektif dan psikologis.

2.1.2.2 Pandangan-Pandangan Ahli Geopolitik

            Berikut beberapa pandangan-pandangan geopolitik dari ahli geopolitik:

1.      Pandangan atau Ajaran Frederich Ratzel

Pada abad ke  -19, frederich ratzel merumuskan untuk pertama kalinya ilmu bumi politik sebagai hasil penelitiaannya  yang ilmiah dan universal. Pokok – pokok ajaran frederich sebagai berikut.

·         Dalam hal – hal tertentu pertumbuhan Negara dapat dianalogikan dengan pertumbuhan organisme yang memerlukan ruang lingkup, melalui proses lahir, tumbuh, berkembang, mempertahankan hidup, menyusut dan mati.

·         Negara identik dengan suatu ruang yang di tempati oleh kelompok  politik dalam arti kekuatan. Makin luas potensi tersebut, makin besar kemun gkinan kelompok politik itu tumbuh.

·         Suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya tidak lepas dari hokum alam.

·         Semakin tinggi budaya suatu bangsa, semakin mbesar kebutuhannya akan sumber daya alam.

2.      Pandangan atau Ajaran Rudolf kjellen

Kjellen melanjutkan ajaran rathel tentang teori organism.

·         Negara merupakan satuan biologis, suatu organisme hidup, yang memiliki intelektual. Negara dimingkinkan untuk memperoleh ruang yang cukup luasagar kemampuan dan kekuatan rakyatnya dapat berkembang secara bebas.

·         Negara merupakan suatu system politik/ pemerintahan yang meliputi bidang – bidang: geopolitik, ekonomi politik, demo politik, social politik, dan krato politik.

·         Negara tidak harus bergantung pada sumber pembekalan luar,

3.      Pandangan ajaran Karl Haushofer

Pandangan karl Haushofer berkembang di jerman ketika Negara ini berada dibawah kekuasaan adolft hilter. Haushofer menganut teori/ pandangan klellen yaitu:

·         Kehausan imperium daratan yang kompak akan dapat mengejar kekuasaan imperium maritime untuk menguasai penguasaan laut.

·         Beberapa Negara besar di dunia akan timbul dan akan menguasai eropa, afrika, asia barat, serta jepang di asia timur.

·         Rumusan ajaran Haushofer lainnya adalah sebagai berikut, geopoitik adalah sebagai doktrin Negara yang menitikberatkan soal- soal strategi perbatasan.

4.      Pandangan atau ajaran Sir Halford Mackinder

Teori ahli geopolitik ini pada dasarnya menganut “ konsep kekuatan” dan mencetuskan wawasan benua yaitu konsep kekuatan di darat. Ajarannya mengatakan: barang siapa dapat menguasai “ daerah jantung” yaitu Eurasia (eropa asia), ia akan dapat menguasai pulau dunia.

5.      Pandangan atau Ajaran Sir Walter Raleigh dan Alfred Thyer Mahan

Kedua ahli ini mempunyai gagasan “wawasan bahari” yaitu kekuatan lautan. Ajarannya mengatakan bahwa barang siapa menguasai lautan akan menguasai “perdagangan” menguasai perdagangan berart menguasai   “ kekayaan dunia” Sehingga akhirnya menguasai dunia.

6.      Pandangan atau Ajaran Wmithel, a Savesky, Giulio, dan Jhon Frederik Charles Fuller

Keempat ahli geopolitik ini berpendapat bahwa kekuatan justru yang paling menentukan. Mereka melahirkan teori “ wawasan dirgantara” yaitu konsep kekuatan di udara. Kekuatan di udara hendaknya mempunyai daya yang dapat di andalkan.

7.      Ajaran Nicholas j. Spykman

Ajaran ini menghasilkan teory yang dinamakan teory daerah batas (rimland), yaitu wawasan kombinasi yang menggabungakan kekuatan darat, laut, dan udara.

2.1.2.3 Teori Kekuasaan dan Geopolitik Indonesia

Ajaran Wawasan Nasional indonesia dikembangkan berdasarkan teori wawasan nasional secara universal. Wawasan tersebut dibentuk dan dijiwai oleh Paham Kekuasaan bangsa Indonesia dan Geopolitik Indonesia.

1.      Paham Kekuasaan bangsa Indonesia

Menganut paham tentang “perang dan damai” yaitu : “Bangsa Indonesia cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan dan kedaulatannya”. Artinya bahwa hidup di antara sesama warga bangsa dan bersama bangsa lain di dunia merupakan kondisi yang terus menerus perlu diupayakan. Sedangkan penggunaan kekuatan nasional dalam wujud perang hanyalah digunakan untuk mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan, martabat bangsa dan integritas nasional, serta sedapat mungkin diusahakan agar wilayah nasional tidak menjadi ajang perang. Konsekuensinya, bangsa Indonesia harus merencanakan, mempersiapkan, dan mendayagunakan sumber daya nasional secara tepat dan terus menerus sesuai dengan perkembangan zaman.

2.      Geopolitik Indonesia

Pemahaman tentang negara Indonesia menganut paham negara kepulauan, yaitu paham yang dikembangkan dari asas archipelago yang memang berbeda dengan pemahaman archipelago di negara-negara Barat pada umumnya. Menurut paham Barat, laut berperan sebagai ‘pemisah” pulau. Sedangkan menurut paham Indonesia laut adalah “penghubung” sehingga wilayah negara menjadi satu kesatuan yang utuh sebagai “Tanah Air” dan disebut “Negara Kepulauan”.

2.2 Dasar Pemikiran Wawasan Nasional Indonesia

Wawasan Nasional Indonesia dibentuk dan dijiwai oleh pemahaman kekuasaan bangsa Indonesia yang berdasarkan falsafah pancasila dan oleh pandangan geopolitik Indonesia yang berdasarkan pemikiran kewilayahan dan kehidupan bangsa Indonesia. Karena dasar pemikiran wawasan nasional Indonesia terdiri atas dasar pemikiran berdasarkan filsafat, kewilayahan, sosial budaya, dan kesejarahan.

2.2.1        Dasar Pemikirian berdasarkan Falsafah Pancasila

Manusia Indonesia merupakan mahluk ciptaan Tuhan yang mempunyai naluri, akhlak, dan daya pikir; sadar akan keberadaannya yang serba terhubung dengan sesamanya, lingkungannya, alam semesta, dan Penciptanya, yang menumbuhkan cipta, karsa, dan karya untuk mempertahankan eksistensinya. Nilai-nilai Pancasila tercakup dalam penggalian dan pengembangan Wawasan Nusantara(Wawasantara).

        i.            Sila Ke-1 : Ketuhanan Yang Maha Esa

·         Percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa

·         Hormat menghormati antar pemeluk agama dan toleransi

·         Kebebasan beragama

      ii.            Sila Ke-2 : Kemanusiaan yang adil dan beradab

·         Memberi hak dan kewajiban yang sama kepada setiap warga negara dalam menerapkan HAM

    iii.            Sila Ke-3 : Persatuan Indonesia

·         Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara namun tidak mematikan kepentingan individu, golongan, dan suku.

    iv.            Sila Ke-4 : Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan

·         Keputusan diusahakan melalui musyawarah untuk mufakat, namun tidak menutup kemungkinan voting.

      v.            Sila Ke-5 : Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

·         Mengakui dan menghargai hak warga negara untuk mencapai kesejahteraan namun tidak merugikan kepentingan orang lain.

Wawasan Nasional Indonesia menghendaki tercapainya persatuan dan kesatuan, namun tidak menghilangkan sifat, ciri, dan karakter kebinekaan.

2.2.2        Pemikiran berdasarkan Aspek Kewilayahan Nusantara

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pengaruh geografi terhadap sikap dan tatalaku negara yang bersangkutan merupakan suatu fenomena yang mutlak diperhitungkan.

        i.            Hukum Laut

Dalam hukum laut internasional dikenal dua konsep yang bertentangan, yaitu:

·         Res Nullius, yang menyatakan bahwa laut tidak ada yang mem-punyainya, dan oleh karena itu dapat dimiliki tiap-tiap negara.

·         Res Communis, menyatakan bahwa laut itu adalah milik masyarakat du-nia dan karena itu tidak dapat dimiliki tiap-tiap negara.

Hugo de Groot (Belanda) dalam bukunya Mare Liberium menyatakan bahwa laut bebas untuk semua bangsa.

Grotius dalam bukunya De Jure Belli Ac Pasis (1625), mengakui laut sepanjang pantai suata negara dapat dimiliki sejauh yang dapat dikuasai darat.

Cornelis van Bynkershosk dalam bukunya De Dominio Maris Di sertatio menyatakan bahwa penguasaan dari darat itu berada sejauh yang dapat dikuasai oleh meriam dari darat, pada waktu itu diperkirakan sejauh 3 mil.

      ii.            Deklarasi Juanda

Kondisi objektif geografis Nusantara merupakan untaian ribuan pulau, terbentang di khatulistiwa berada pada posisi silang yang strategis.

Wilayah Indonesia pada saat Proklamasi Kemerdekaan masih mengikuti hukum laut “Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie” (TZEMKO) tahun 1939, dimana lebar laut wilayah Indonesia 3 Mil dari pantai tiap pulau. Hal ini tidak terjamin kesatuan wilayah NKRI.

Pada tanggal 13 Desember 1957 diumumkanlah Deklarasi Juanda yang berbunyi “… berdasarkan pertimbangan-pertimbangan maka pemerintah menyatakan bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk negara Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian yang wajar daripada wilayah daratan negara Indonesia dan dengan demikian bagian daripada perairan pedalaman atau nasional berada di bawah kedaulatan mutlak negara Indonesia. Lalu lintas dalam di perairan pedalaman bagi kapal-kapal asing dijamin selama tidak bertentangan dengan/mengganggu kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia. Penentuan batas lautan territorial (yang lebarnya 12 mil) diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau negara Indonesia ….”

Tujuan inti dari deklarasi juanda antara lain adalah :

·         Perwujudan bentuk wilayah Negara Kesatuan RI yang utuh dan bulat

·         Penentuan batas-batas wilayah negara Indonesia disesuaikan dengan asas Negara kepualauan (Archipelagic State Principles)

·         Pengaturan lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keamaan NKRI

Deklarasi Juanda ini dikukuhkan dengan UU no.4/Prp/1960, yang menyatakan :

Laut wilayah Indonesia 12 mil diukur dari pangkal lurus (Straight Base Line)

·         Semua kepulauan dan laut yang terletak diantaranya harus dianggap sebagai suatu kesatuan. Akibat dari UU tsb wilayah RI berubah luasnya dari 2 juta KM2 menjadi 5 juta KM2 yang terdiri atas + 65% wilayah laut dan + 35% wilayah darat. Wilayah darat terdiri dari 17.508 pulau pulau besar dan kecil dimana baru 6044 yang diberi nama.

Kepulauan Indonesia terletak pada batas-batas astronomi sebagai berikut :

Utara : ±6° 08’ LU

Selatan : ±11° 15’ LS

Barat : ±94° 45’BT

Timur : ±141° 05’ BT

Jarak utara-selatan sekitar 1.888 km.

Jarak Barat-Timur : +5.110 km

Melalui Konfrensi PBB tentang Hukum Laut Internasional Tahun 1982, pokok pokok asas Negara kepulauan diakui dan dicantumkan dalam konvensi PBB tentang hukum laut, yaitu United Nation Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS). Indonesia meratifikasi UNCLOS 1982 melalui UU no.17 tahun 1985, tanggal 31 Desember 1985.

Menurut UNCLOS hak Negara kepulauan :

·         Laut Teritorial : Wilayah laut selebar 12 mil dari garis pangkal, dihitung waktu air surut.

·         Laut Dalam : semua jenis perairan yang ada di pedalaman wilayah Negara

·         Zona tambahan : wilayah laut sebesar 24 mil untuk pengawasan bea cukai, saniter, dan sebagainya.

Berlakunya UNCLOS 1982 berpengaruh pada upaya pemanfaatan laut bagi kepentingan kesejahteraan :

·         17 Februari 1969 dikeluarkanlah Deklarasi Landas Kontinen yang isinya menyatakan bahwa Negara Indonesia mempunyai penguasaan dan yurisdiksi yang eksklusif atas kekayaan mineral dan kekayaan lainnya dalam dasar laut dan tanah didalamnya dan dilandas kontinen Indonesia

·         21 Maret 1980 diumumkan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang lebarnya 200 mil diukur dari pangkal laut wilayah Indonesia, dimana dinyatakan hak Indonesia atas segala sumber daya alam di lautan termasuk dibawah permukaan, didalam laut dan dibawahnya, serta segala kegiatan eksploitasi , dan penelitian di ZEE indonesia.

Perjuangan penegakan kedaulatan di dirgantara, Indonesia memanfaatkan batas GSO (Geo Stationary Orbit) yang merupakan ketinggian + 36.000 KM, yang merupakan batas ketinggian wilayah Indonesia di udara (Ps. 30 UU No. 20/1982).

    iii.            Hukum Ruang Udara/dirgantara

Hukum udara bersumber dari hukum internasional, Ps. 38 A(1) Statuta International Court of Justice menyatakan tentang :

·         Konvensi/traktat/perjanjian internasional

·         Hukum kebiasaan internasional

·         Prinsip prinsip hukum umum yang diakui oleh Negara-negara

·         Ajaran/pendapat para sarjana terkemuka ahli hokum internasional

Hukum udara adalah perangkat kaidah tentang matra udara yang dikaitkan dengan batas yurisdiksi Negara. Perkembangan hokum udara dimulai ketika Perang Dunia I berakhir. Pada saat itu Negara dihadapkan pada:

·         Perlu penegasan konsep kedaulatan ruang udara, dan

·         Perlu memperketat pertahanan Negara melalui control ruang udara

Akhirnya dicapai suatu kesepakatan :

·         Demi keselamatan penerbangan perlu ditetapkan standardisasi internasional yang berkaitan dengan prosedur teknis penerbangan (navigasi) udara.

·         Menegaskan prinsip kedaulatan yang utuh dan penuh dari negara-negara atas ruang udara diatas wilayah nasional suatu negara, dilangsungkan jaringan penerbangan sipil internasional secara aman, tertib, teratur, dan nyaman.

Di dunia internasional dikenal 2 teori udara, yaitu :

1.      Teori udara Bebas (Air Freedom Theory) :

·         Kebebasan Udara tanpa batas : ruang udara itu bebas, dapat digunakan oleh siapa saja. Tidak ada Negara yang mempunyai hak dan kedaulatan di ruang udara

·         Kebebasan Udara Terbatas yang dibagi menjadi 2 pula :

a.       Negara Kolong (Subjacent state) berhak mengambil tindakan tertentu untuk memelihara keamanannya.

b.      Negara kolong hanya mempunyai hak terhadap zona territorial ruang udara tertentu

2.      Teori Negara berdaulat diudara (The Air Souverignity).

·         Konvensi Chicago 1944

Merupakan perjanjian internasional dalam badan resmi International Civil Aviation Organization (ICAO) : setiap negara mempunyai kedaulatan yang utuh dan eksklusif diruang udara diatas wilayahnya, tetapi tidak mengakui Inocent passage (hak lintas damai), dan bagi penerbangan komersial diperlukan izin pada antarnegara.

·         Teori keamanan : Negara mempunyai kedaulatan ruang udara sampai yang diperlukan untuk keamanan. Fauchille memberikan ketinggian 1.500 m (1909) diturunkan menjadi 500m (1910)

·         Teori penguasaan Cooper (cooper’s control theory) : kedaulatan udara suatu Negara ditentukan oleh kemampuan Negara tersebut untuk menguasai ruang udara secara fisik dan ilmiah

·         Teori udara Schachter : ruang udara ditentukan oleh kemampuan udara mengapungkan pesawat/balon, yaitu sekitar 30 mil dari permukaan bumi.

2.2.3 Pemikiran Berdasarkan Aspek Sosial Budaya

Budaya merupakan hasil kekuatan budi manusia, lengkapnya ialah cipta, rasa, dan karya. Budaya dilahirkan dari hubungan antar manusia yang membentuk pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang merangsang hubungan sosial di antara anggotanya.

Cipta, karsa, dan karya sangat dipengaruhi oleh lingkungan alamiah tempat manusia hidup. Itulah sebabnya bangsa Indonesia yang mempunyai ruang hidup dengan kondisinya yang masing-masing membentuk karakter bangsa yang berbeda, dari segi etnis, alam, dan pendidikan. Heterogenitas karakter bangsa, secara budaya meliputi:

·         Sistem religi/ keagamaan

·         Sistem masyarakt / organisasi

·         Sistem pengetahuan

·         Sistem keserasian / budaya dalam arti sempit

·         Sistem mata pencaharian / ekonomi, dan

·         Sistem teknologi dan peralatan

Kebudayaan yang merupakan warisan, memaksa generasi berikutnya untuk menerima dan memelihara norma-norma. Penerimaan ada yang bersifat emosional yang mengikat secara kuat dan sensitif sehingga dapat memicu konflik sosial, ras, antar golongan (SARA) secara tidak rasional. Keterikatan masyarakat dan daerahnya juga dapat membentuk sentimen daerah yang sering dijadikan perisai terhadap ketidakmampuan individu dalam menghadapi perubahan yang dianggap mengancam eksistensi budayanya. Jika penerimaan secara emosional ini terus dikembangkan, konflik konflik akan bereskalasi menjadi konflik antar daerah yang bersifat nasional. Untuk itulah diperlukan rekayasa sosial dalam pembangunan karakter nasional (national and character building), yaitu Wawasan Nusantara yang dilandasi Bhineka Tunggal Ika.

2.2.4 Pemikiran Berdasarkan Aspek Kesejarahan

Perjuangan suatu bangsa didasarkan atas latar belakang sejarahnya. Indonesia diawali dari negara-negara kerajaan tradisional, misalnya Sriwijaya dan Majapahit. Rumusan filsafah negaranya belum jelas. Yang ada baru slogan yang ditulis Mpu Tantular : “Bhinneka Tunggal Ika tan hana dharma mangrwa”.

Nuansa kebangsaan mulai muncul sejak tahun 1900-an ditandai oleh lahirnya konsep baru dan modern (dasar dan tujuannya berbeda dengan konsep lama). Penjajahan menimbulkan penderitaan dan kepahitan, namun menimbulkan semangat senasib sepenanggungan. Diawali oleh Budi Oetomo (20-5-1908) yang disenut dengan “Kebangkitan Nasional “ yang menimbulkanwawasan kebangsaan Indonesia, yang dicetuskan oleh Sumpah Pemuda tanggal 28-10-1928. Proklamasi Kemerdekaan 17-8-1945 Indonesia mulai menegara.

Wilayah NKRI masih berdasarkan warisankolonial Belanda, yaitu batas wilayah perairan berdasarkan “Teritoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie” tahun 1939 ialah selebar 3 mil dari garis pangkal tiap pulau. Melalui proses perjuangan yang panjang (±28 tahun) Indonesia berhasil mengubah batas wilayah perairan, yaitu 12 mil dari pantai pulau-pulau terluar (Deklarasi Juanda 13 Des 1957). Dengan demikian terwujudlah kesatuan wilayah RI yang disebutkan dengan istilah “Konsepsi Nusantara”, terdiri atas kata “Nusa” = pulau dan “Antara”, yaitu yang terletak di antara dua benua dan dua samudera.

Konsepsi Nusantara mengilhami Angkatan-angkatan dalam tubuh TNI untuk mengembangkan wawasan berdasarkan mantranya:

·         Angkatan Darat mengembangkan Wawasan Benua

·         Angkatan Laut mengembangkan Wawasan Bahari

·         Angkatan Udara mengembangkan Wawasan Dirgantara

Untuk menghindari ancaman terhadap kekompakan ABRI disusunlah Wawasan Hankamnas yang terpadu dan terintegrasi (merupakan hasil seminar Hankam I tahun 1966), yang diberi nama Wawasan Nusantara Bahari. Pada Raker Hankam tahun 1967, Wawasan Hankamnas dinamakan Wawasan Nusantara. Pada bulan November 1972 Lemhannas mengadakan pengkajian segala bahan dan data Wawasan Nusantara untuk terwujudnya suatu wawasan nasional. Dalam Ketetapan MPR N. IV/MPR/1973 Wawasan Nusantara dimasukkan dalam GBHN (Bab II huruf “E”).

Perjuangan di dunia internasional untuk diakuinya wilayah Nuasantara, sesuai dengan Deklarasi Juanda, merupakan rangkaian perjuangan yang panjang: Dimulai sejak Konverensi PBB tentang Hukum Laut I tahun 1958 kemudian yang II tahun 1960, akhirnya pada konverensi III tahun 1982, pokok-pokok asas negara kepulauan diakui dan dicantumkan dalam UNCLOS 1982.

2.3 Otonomi Daerah dan Geopolitik

Otonomi daerah memberikan wewenang kepada penduduk suatu wilayah tertentu/penduduk lokal untuk mengurus wilayahnya sendiri dan memanfaatkan segala potensi yang ada di dalamnya, atas dasar kesadaran bahwa yang mengetahui kelebihan dan kekurangan suatu wilayah adalah penduduk yang mendiami wilayah tersebut. Dengan otonomi daerah diharapkan tidak terjadi penyeragaman program pembangunan yang berakibat pada ketidakcocokan pelaksanaan program di wilayah-wilayah tertentu.

2.4 Unsur-Unsur Dasar Konsepsi Wawasan Nusantara

1.      Wadah (Contour)

Wadah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara meliputi seluruh wilayah Indonesia, yang memiliki kekayaan alam dan penduduk besar dengan aneka ragam budaya. Setelah negara dalam NKRI bangsa Indonesia mempunyai organisasi kenegaraan, sebagai wadah berbagai kegiatan kenegaraan dalam wujud legislatif, eksekutif, dan yudikatif

2.      Isi (Content)

Isi adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional dalam pembukaan UUD 1945 . Dalam mencapai aspirasi berkembang bangsa Indonesia harus menciptakan persatuan dan kesatuan di masyarakat yang majemuk berkenaan dengan dua hal yakni realisasi aspirasi masyarakat sebagai kesepakatan bersama dan persatuan kesatuan yang meliputi semua aspek kehidupan nasional.

3.      Tata Laku (Conduct)

Tata laku merupakan hasil interaksi anatara wadah dan isi yang terdiri dari tata laku batiniah dan lahiriah, dimana tata laku batiniah mencerminkan jiwa semangat dan mentalitas yang baik bangsa Indonesia sedangkan tata laku lahiriah tercermin dalam tindakan, perbuatan, dan perilaku dari bangsa Indonesia di dalam menyikapi dan mengatasi berbagai persoalan bangsa dengan memperkuat jati diri atau identitas serta kepribadian bangsa Indonesia berdasarkan kekeluargaan dan semangat kebersamaan di dalam menumbuhkan nasionalisme dan loyalitas yang tinggi pada hukum dan tanah air Indonesia. Semakin banyak koruptor, pelaku ilegal logging, penyelundupan, pengoplos minyak, dan pelanggaran hukum umumnya itu semua mencerminkan tata laku yang menghancurkan perekonomian dan peradaban Indonesia.

2.5 Asas-Asas Wawasan Nusantara

1.      Kepentingan yang sama dalam arti anti penjajahan, anti politik adu domba, dan pecah belah menjauhi kekerasan dan pemerasan, demi kebaikan dan kesejahteraan bersama.

2.      Wujud keadilan dalam arti setian org harus menerima apa yang menjadi haknya. Selian itu juga dipertimbangkan sesuai dengan karya, kontribusinya, dan pengabdian dan dedikasinya.

3.      Kejujuran dalam ati punya keberanian untuk berkata jujur, bersaksi jujur dan bertindak jujur demi kemajuan dan keadilan sosial.

4.      Solidaritas dalam arti ada kesediaan untuk menolong, member dan berkorban bagi orang lain, baik bagi korban bencana alam maupun untuk kelompok masyarakat marginal, serta mau memberdayakan yang lemah agar mandiri.

5.      Kerjasama dalam arti ada koordinasi yang intens, serasi sesuai prinsip egalitarian bahkan secara sinergi mau berkerja sama dengan semua pihak yang ingin maju dan sesuai aturan yang ada.

6.      Kesetiaan dalam arti melalui kesepakatan bersama bertekad dan berkomitmen mempertahankan, mengisi kemerdekaan NKRI tanpa pamrih sembari menghormati prinsip Bhineka Tunggal Ika.

2.6 Arah Pandang Wawasan Nusantara

Dengan latar belakang budaya, sejarah serta kondisi dan konstelasi geografi serta memperhatikan perkembangan lingkungan strategis, maka arah pandang wawasan nusantara meliputi:

1.      Ke dalam  Bangsa Indonesia harus peka dan berusaha mencegah dan mengatasi sedini mungkin faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa dan mengupayakan tetap terbina dan terpeliharanya persatuan dan kesatuan.Tujuannya adalah menjamin terwujudnya persatuan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional baik aspek alamiah maupun aspek sosial.

2.      Keluar Bangsa Indonesia dalam semua aspek kehidupan internasional harus berusaha untuk mengamankan kepentingan nasional dalam Asas Wawasan Nusantara.

Asas Wawasan Nusantara Merupakan ketentuan-ketentuan dasar yang harus dipatuhi, ditaati,dipelihara dan diciptakan agar terwujud demi tetap taat dan setianya komponen/unsur pembentuk bangsa Indonesia (suku/golongan) terhadap kesepakatan (commitment) bersama.

2.7 Tujuan Wawasan Nusantara

Tujuan wawasan nusantara adalah mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat indonesia, yang mengutamakan kepentingan nasional dibandingkan kepentingan individu, kelompok maupun golongan. nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan, demi tercapainya tujuan nasionaltersebut, makin terpancarnya tentang pemahaman dan semangat kebangsaan dalam jiwa bangsa Indonesia.

Tujuan Wawasan nusantara dalam TAP MPR 1983 adalah konsepsi untuk mencapai tujuan pembangunan nasional :

- Kesatuan Politik

- Kesatuan Ekonomi

- Kesatuan Sosial Budaya

- Kesatuan Pertahanan Keamanan

2.8 Tantangan Implementasi Wawasan Nusantara

Dewasa ini kita menyaksikan kehidupan individu dalam memerangi keterbelakangan, kemiskinan, kesenjangan sosial, korupsi, kolusi dan dalam menguasai IPTEK, meningkatkan kualitas SDM, dan menjaga persatuan bangsa dan negara. Di dalam perjuangan non fisik, kesadaran akan bela negara mengalami banyak kemunduran, hal ini terjadi karena kurangnya rasa persatuan dan kesatuan warga negara dan adanya beberapa daerah yang ingin memisahkan diri dari wilayah indonesia.

Dari uraian di atas tampak jelas, jika terjadi penurunan yang sangat drastis akan sadarnya tentang pentingnya persatuan, kesatuan dan bela negara. anak-anak bangsa masih banyak yang mementingkan kepentingan individu maupun golongan dan menyampingkan kepentingan nasional. ini yang menjadi tantangan terberat bagi wawasan nusantara.

Penerapan Wawasan Nusantara harus tercermin pada pola pikir, pola sikap dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan negara.

Sasaran-sasaran Implementasi Wawasan Nusantara:

1.      Implementasi dalam kehidupan politik, adalah menciptakan iklim penyelenggaraan    negara yang sehat dan dinamis, mewujudkan pemerintahan yang kuat, aspiratif, dipercaya.

2.      Implementasi dalam kehidupan ekonomi, adalah menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata dan adil.

3.      Implementasi dalam kehidupan sosial budaya, adalah menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima dan menghormati segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan yang hidup di sekitarnya dan merupakan karunia Sang Pencipta.

4.      Implementasi dalam kehidupan pertahanan dan keamanan, adalah menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan membentuk sikap bela negara pada setiap WNI.

Dalam melaksanakan pemasyarakatan, lingkup materi wawasan nusantara yang disampaikan hendaknya disesuaikan dengan tingkat, jenis, serta lingkungan pendidikan agar materi yang disampaikan tersebut dapat mengerti dan dipahami.

Beberapa tantangan dalam Implementasi Wawasan Nusantara :

1.      Pemberdayaan Masyarakat

John Naisbit dalam bukunya GLOBAL PARADOX menyatakan : negara harus dapat memberikan perananse besar-besarnya kepada rakyatnya.

Pemberdayaan masyarakat dalam arti memberikan peranan dalam bentuk aktivitas dan partisipasi masyarakat untuk mencapai tujuan nasional hanya dapat dilaksanakan oleh negara-negara maju dengan Buttom Up Planning, sedang untuk negara berkembang dengan Top Down Planning karena adanya keterbatasan kualitas sumber daya manusia, sehingga diperlukan landasan operasional berupa GBHN.

Kondisi nasional (Pembangunan) yang tidak merata mengakibatkan keterbelakangan dan ini merupakan ancaman bagi integritas. Pemberdayaan masyarakat diperlukan terutama untuk daerah-daerah tertinggal.

2.      Dunia Tanpa Batas

a.       Perkembangan IPTEK

Mempengaruhi pola pikir , pola sikap dan pola tindak masyarakat dalam aspek kehidupan. Kualitas sumber daya Manusia merupakan tantangan serius dalam menghadapi tantangan global.

b.      Kenichi Omahe dalam bukunya “Borderless Word” dan “The End of Nation State” menyatakan : dalam perkembangan masyarakat global, batas-batas wilayah negara dalam arti geografi dan politik relatif masih tetap, namun kehidupan dalam satu negara tidak mungkin dapat membatasi kekuatan global yang berupa informasi, investasi, industri dan konsumen yang makin individual. Untuk dapat menghadapi kekuatan global suatu negara harus mengurangi peranan pemerintah pusat dan lebih memberikan peranan kepada pemerintah daerah dan masyarakat.

Perkembangan Iptek dan perkembangan masyarakat global dikaitkan dengan dunia tanpa batas dapat merupakan tantangan Wawasan Nusantara, mengingat perkembangan tsb akan dapat mempengaruhi masyarakat Indonesia dalam pola pikir, pola sikap dan pola tindak di dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

3.      Era Baru Kapitalisme

a.       Sloan dan Zureker

Dalam bukunya “Dictionary of Economics” menyatakan Kapitalisme adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan atas hak milik swasta atas macam-macam barang dan kebebasan individu untuk mengadakan perjanjian dengan pihak lain dan untuk berkecimpung dalam aktivitas-aktivitas ekonomi yang dipilihnya sendiri berdasarkan kepentingan sendiri serta untuk mencapai laba guna diri sendiri.

Di era baru kapitalisme,sistem ekonomi untuk mendapatkan keuntungan dengan melakukan aktivitas-aktivitas secara luas dan mencakup semua aspek kehidupan masyarakat sehingga diperlukan strategi baru yaitu adanya keseimbangan.

b.      Lester Thurow

Dalam bukunya “The Future of Capitalism” menyatakan : untuk dapat bertahan dalam era baru kapitalisme harus membuat strategi baru yaitu keseimbangan (balance) antara paham individu dan paham sosialis.

Di era baru kapitalisme, negara-negara kapitalis dalam rangka mempertahankan eksistensinya dibidang ekonomi menekan negara-negara berkembang dengan menggunakan isu-isu global yaitu Demokrasi, Hak Azasi Manusia, Lingkungan hidup.

4.      Kesadaran Warga Negara

a.       Pandangan Indonesia tentang Hak dan Kewajiban

Manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Hak dan kewajiban dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan.

b.      Kesadaran bela Negara

Dalam mengisi kemerdekaan perjuangan yang dilakukan adalah perjuangan non fisik untuk memerangi keterbelakangan, kemiskinan, kesenjangan sosial, memberantas KKN, menguasai Iptek, meningkatkan kualitas SDM, transparan dan memelihara persatuan.

Dalam perjuangan non fisik, kesadaran bela negara mengalami penurunan yang tajam dibandingkan pada perjuangan fisik.

2.9  Sosialisasi Wawasan Nusantara

Untuk mempercepat tercapainya tujuan wawasan Nusantara, disamping implementasi seperti yang telah disebutkan diatas, perlu juga dilakukan pemasyarakatan materi Wawasan Nusantara kepada seluruh masyarakat Indonesia. Pemasyarakatan Wawasan Nusantara tersebut dapat dilakukan dengan cara berikut

Menurut sifat/ atau cara penyampaian, yang dapat dilaksanakan sebagai berikut

1.      Langsung yang terdiri dari ceramah, diskusi, dialog, tatap muka

2.      Tidak langsung, yang terdiri dari media elektronik dan media cetak

Menurut metode penyampaian yang berupa :

1.      Keteladanan. Melalui metode penularan keteladanan dalam sikap perilaku kehidupan sehari-hari kepada lingkungannya serutama dengan memberikan contoh-contoh berpikir, bersikapdan bertindak mementingkan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan sehingga timbul semangat kebangsaan yang selalu cinta tanah air.

2.      Edukasi, yakni melalui metode pendekatan formal dan informal. Pendidikan dormal ini dimulai dari tingkat taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, pendidikan karier di semua strata dan bidang profesi, penataran, kursus dan sebagainya. Sedangkan pendidikan non-formal dapat dilaksanakan di lingkungan keluarga, pemukiman, pekerjaan, dan organisasi kemasyarakatan.

3.      Komunikasi. Tujuan yang ingin dicapai dari sosialisasi wawasan nusantara melalui metode komunikasi adalah tercapainya hubungan komunikatif secara baik yang akan mampu mencptakn iklim saling menghargai, menghormati, mawas diri, dan tenggang rasa sehingga terciptanya kesatuan bahasa dan tujuan tentang wawasan nusantara.

4.      Integrasi. Tujuan yang ingin dicapai dari pemasyarakatan/sosialisasi wawasan nusantara melalui metode ini adalah terjalinnya pemahaman tentang wawasan nusantara akan membatasi sumber konflik di dalam tubuh bangsa Indonesia baik pada saat ini maupun di masa mendatang dan akan memantapkan kesadaran untuk mengutamakan kepentingan nasional dan cita-cita tujuan nasional.

                                              

BAB 3 PENUTUP

3.1  Simpulan

      Secara konsepsional, wawasan nusantara merupakan wawasan nasionalnya bangsa Indonesia. perumusan wawasan nusantara bangsa Indonesia yang selanjutnya disebut Wawasan Nusantara itu merupakan salah satu konsepsi politik dalam ketatanegaraan Republik Indonesia.

     Sebagai wawasan nasional dari bangsa Indonesia maka wilayah Indonesia yang terdiri dari daratan, laut, dan udara di atasnya dipandang sebagai ruang hidup yang satu atau utuh. Wawasan nusantara sebagai wawasan nasionalnya bangsa Indonesia didasarkan pada konstelasi lingkungan tempat tinggalnya yang menghasilkan konsepsi wawasan nusantara. Jadi, wawasan nusantara merupakan penerapan dari teori geopolitik bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Adianto, Khairul. 2011. Wawasan Nusantara Sebagai Geopolitik Indonesia.http://khairuladiantopratomo.blogspot.com/2011/03/wawasan-nusantara-sebagai-geopolitik.html. (12 Maret 2013)

Sinamo, Nomensen. 2012. Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi. Jakarta: Permata Aksara.

Yuliyanto, Eko S. 2012. Wawasan Nusantara Sebagai Geopolitik Indonesia.http://ekochayoo84.blogspot.com/2012/04/wawasan-nusantara-sebagai-geopolitik.html. (12 Maret 2013)

http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/03/tantangan-implementasi-wawasan-nusantara/

http://panduhideto.blogspot.com/2012/05/tantangan-implementasi-wawasan.html